KPK dan Dewan Pers Kolaborasi Atasi Praktik Pemerasan
NusantaraTerkini.Com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, melakukan kaloborasi dengan Dewan Pers untuk mencegah terjadinya praktek korupsi yang melibatkan media.
Guna merealisasikan hal tersebut, Humas KPK melakukan kerjasama dengan media di tingkat provinsi. Sebagai salah satu pilot projeknya, dipilihlah Media Center Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Media yang baik itu, mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, karena fungsi pengawasan dari media tersebut berjalan baik,” ucap Humas KPK Priharsa Nugraha, saat mengunjungi Media Center Pemprov Bengkulu, pada Senin (17/10/2016).
Di samping itu juga, lanjut Priharsa, adanya kerjasama dengan media di daerah dapat memperbaiki media pada sisi pemberitaanya, serta mengatasi terjadinya praktek pemerasan oleh media kepada pemerintah yang juga menjadi salah satu pekerjaan rumah Dewan Pers.
“Tujuan kita untuk memperbaiki media pada sisi pemberitaannya, kita juga akan mengatasi terjadinya praktik pemerasan oleh media yang tidak jelas,” ujarnya.
“Salah satunya postur pemberitaannya, tidak semua media melakukan 100% pemberitaan, tapi ada juga advertorial terselubung, inilah yang akan kita coba untuk di perbaiki. Jika tidak bisa di eliminasi maka akan di upayakan reduksi,’’ tambahnya.
Dengan adanya pemberitaan media yang tidak baik, Priharsa melanjutkan, maka dapat berimbas pada program Koordiansi dan Supervisi pencegahan oleh KPK dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
Priharsa mencontohkan, ada sejumlah daerah yang bilang mari kita benahi pemerintahan tapi biaya-biaya untuk wartawan tersebut jangan di utak-atik, karena kami takut di serang.
Hal itu menunjukan di satu sisi kita mau perbaikan, namun di satu sisi kita tak berani melakukan terobosan yang sebenarnya hal tersebut salah, contohnya kita tidak boleh membeli berita selain berita advertorial.
“Media bukan sebagai corong pemerintah, tapi juga bukan sebagai pemeras kepada pemerintah,” tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK tersebut.
Sedangkan untuk tekhnisnya, menurut Prihansa, pihaknya akan melakukan survey dahulu terkait dengan sisi medianya, Humasnya seperti apa, maupun dari sisi masyarakatnya.
Mereka akan melakukan diskusi terlebih dahulu termasuk dengan asiosiasi jurnalis seperti IJTI, AJI, dan PWI untuk mendengarkan seperti apa kondisinya dan setelah itu akan di musyawarahkan seperti apa rencana aksinya.
“Kita mau nya terukur dan benar-benar realistis, kita tidak mau targetnya muluk-muluk,” ucapnya. (rlsMC/Saipul)
