Bermedia Bersama Rakyat

Ketua DPRD Kota Bengkulu Belum Lapor LHKPN

NusantaraTerkini.Com – Ternyata Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lalu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun dan mengumumkan harta kekayaannya.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Erna Sari Dewi menjawab, “LHKPN saya dalam waktu dekat sudah rampung,” katanya usai memimpin paripurna di Gedung DPRD Kota Bengkulu, Kamis, 22 September 2016. [NU9u3]

- Advertisement -

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.