Kapendam Cenderawasih : Penegakan Hukum Di Papua Untuk Kewibawaan Dan Kepastian Hukum Di NKRI

NusantaraTerkini.Com, Papua – Maraknya aksi penyerangan dan penembakan yang terjadi di Papua, yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) dipandang perlu dilakukan upaya penanganan khusus dalam bentuk satuan tugas penegakan hukum (Satgasgakkum) TNI-Polri.

Hal tersebut disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M. Aidi, Rabu (19/9/2018).

Dikatakannya, mencermati situasi daerah operasi dalam pelaksanaan tugas satuan tugas penegakkan hukum (Satgasgakkum) serta analisa dan konsep yang akan dilakukan oleh Satgasgakkum, maka perlu adanya upaya-upaya khusus dengan perhitungan yang seksama.

“Namun demikian upaya pendekatan teritorial berupa pembinaan masyarakat dan pendekatan sosial yang dilakukan selama ini tetap dikedepankan, sedangkan kontak senjata adalah pilihan terakhir,” jelas M Aidi.

Sebagaimana yang telah dberitakan sebelumnya bahwa di wilayah Papua khususnya di daerah pegunungan telah terjadi tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengangkat senjata secara illegal yang dikenal dengan KKSB.

Dikatakan, kelompok ini telah melakukan pembantaian baik terhadap warga sipil, aparatur sipil negara (ASN), maupun aparat keamanan TNI/Polri.

Tak terkecuali anak dibawah umurpun menjadi sasaran kebrutalan mereka, Bahkan mereka telah menembaki pesawat-pesawat sipil yang merupakan transportasi vital dan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedalaman pegunungan Papua.

Termasuk melakukan penyanderaan terhadap ribuan warga sipil di tembagapura dan membakar fasilitas sosial berupa Rumah Sakit, Gedung Sekolah, puluhan rumah warga serta melakukan pemerkosaan terhadap petugas pendidikan di daerah pedalaman Arowanop. Meyerang dan membantai pekerja jalan yang bertugas membuka isolasi daerah pedalaman Papua agar kesejahteraan rakyat bisa merata.

Itulah sebabnya Satgasgakkum TNI/Polri terus melakukan pengejaran terhadap kelompok KKSB yang di sinyalir mereka berkedudukan di wilayah Mulya, Illaga, Tiom, Nduga, Tembagapura dan lain-lain.

“Ini demi menegakkan kewibawaan dan kepastian hukum di wilayah NKRI. Tidak hanya di lakukan di Lanyjaya, di Puncakjaya atau di wilayah Papua saja tetapi hal tersebut berlaku di mana saja di seluruh wilayah hukum NKRI,” tegas Aidi saat diminta tanggapan tentang tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Lanijaya Papua.

Aidi juga menanggapi pernyataan sejumlah tokoh di Papua yang meminta agar TNI/Polri menghentikan aksi pengejaran di Wilayah Lany Jaya dan mendesak pemerintah agar segera menarik seluruh personel TNI/Polri di wilayah pegunungan Papua.

Menurutnya, Indonesia adalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. TNI/Polri adalah Aparat Negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara.

Tidak ada satupun daerah atau tempat di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI yang tidak boleh dimasuki dan diduduki oleh aparat kemanan TNI/Polri.

“Karenanya Negara dapat menempatkan aparat TNI/Polri di mana saja di seluruh wilayah NKRI.

Amerika saja menempatkan pasukan Marinirnya di Darwin Australia jelas-jelas bukan Negaranya kok tidak diprotes, sedangkan TNI/Polri bertugas di wilayah Negaranya sendiri kenapa mesti diributkan? Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanah UU TNI No. 34 tentang Tugas Pokok TNI, Perbantuan kepada Pemda dan Polri, Penanggulangan Separatisme dan lain-lain,” jelas Aidi panjang lebar.

Saat ditanya tentang kemajuan hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI/Polri, Aidi menjawab jelas ada hasil dan cukup signifikan. KKB saat ini semakin terdesak dan sebagian markasnya telah berhasil direbut dan diduduki oleh pasukan TNI/Polri.

Mengenai perebutan daerah merah atau daerah hitam yg selama ini di kuasai oleh KKSB dan dinyatakan sebagai wilayah di luar NKRI adalah pelecehan terhadap kedaulatan NKRI.

Kata Aidi, disinyalir juga sering terjadi pemaksaan kehendak dibawah ancaman senjata terhadap kepala kampung, sehingga diduga ada penyelewengan terhadap pemanfaatan dana desa yang tujuan utamanya untuk kesejahteraaan masyarakat.

“Mereka ini berdalih bahwa setiap orang Papua harus mendukung perjuangan Papua Merdeka.Itulah sebabnya mereka berusaha menggunakan simpatisan-simpatisannya berkoar-koar memojokkan TNI/Polri agar menghentikan operasinya di wilayah pegunungan.

Mereka menggunakan KNPB, LSM, Pemerhati HAM, termasuk adanya oknum pendeta-pendeta yang berseberangan dengan NKRI, menghalalkan segala cara menjadi provokator dan menghasut rakyat, tidak mendukung Nasionalisme serta persatuan dan kesatuan Bangsa. Seakan-akan segala yang dilakukan oleh TNI/Polri tidak pernah benar. Tetapi mengangkat senjata secara Illegal, pembantaian terhadap warga sipil, ASN dan aparat keamanan mereka tidak permasalahkan,” tanya Aidi lagi.

Dikatakan Aidi, nantinya wilayah-wilayah yang baru saja direbut dan diduduki oleh TNI/Polri dimana selama ini disebut sebagai daerah merah karena dikuasai dan dijadikan markas oleh KKSB akan ditempatkan pos-pos pengamanan dan dilaksanakan pembinaan teritorial dengan melibatkan unsur Pemda, agar roda perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat segera berjalan secara normal, termasuk pendidikan.

Untuk realisasi tersebut nantinya pada ruang-ruang yang kosong dan belum sempat terjamah oleh Pemda, maka selaku Garda terdepan TNI selalu siap memberikan bantuan terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian. (Fai/rls/ pndm)