Bermedia Bersama Rakyat

Cegah Korupsi, Pejabat Teknis Harus Berani Tolak Intervensi

bengkulu
bengkulu
      Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

NusantaraTerkini.Com, BENGKULU- Koordinator Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adlinsyah Malik Nasution meminta, setelah dilakukan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bengkulu, jangan ada lagi tindakan intervensi, mark up dan hal sejenis lainnya, sehingga berujung pada tindak korupsi. Untuk diketahui, objek intervensi yang selama ini menjadi tumbal adalah para PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan, terkhusus pada jabatan bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sementara terhadap pemanfaatan aplikasi elektronik dalam perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) jelas telah menjadi penghambat tindakan korupsi, seperti yang telah diaplikasikan di Kota Surabaya dibawah pimpinan Walikota Tri Rismaharini.

“Saya minta kedepan tolong ini dijaga. Harus berani bilang tidak terhadap tindakan intervensi dari para oknum pejabat maupun dari pihak luar,” tegas Koordinator Korsupgah KPK yang akrap disapa Coki ini, usai menghadiri Rapat Korsupgah tahap ll di gedung Pola Bappeda Setda Provinsi Bengkulu pada Kamis siang (22/09)

Coki menambahkan, para Bendahara dan PPTK mulai saat ini jangan mau terus dijadikan sasaran intervensi yang berujung pada tindak korupsi. Sementara itu, payung hukum bagi bendahara dan PPTK kedepan menurut Coki kemungkinan besar akan diproses, untuk memberikan penegasan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan.

“Pokoknya bupati-walikota itu urusan saya bersama para pimpinan KPK. Komitmen itu adalah kesepakatan kita. Jadi jangan mau dijadikan objek, harus berani menolak,” tutupnya.

Di sisi lain, Asisten ll Setda Provinsi Bengkulu Sudoto mengharapkan adanya semangat dari setda, kepala dinas serta pejabat teknis perencanaan dan keuangan untuk mengaplikasikan hasil dari Workshop Best Practice Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Korsupgah KPK, serta berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di Pemda Kabupaten/kota masing – masing.

“Soal komitmen bupati, walikota dan DPRD kan sudah OK, sudah teken. Jadi nanti jangan tidak teken komitmen rencana aksi yang akan dibuat oleh Tim KPK,” tegas Sudoto yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda Provinsi Bengkulu.

Sementara itu untuk permulaan setelah penandatanganan Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Bengkulu, para sekda, kepala dinas dan pejabat teknis dari Provinsi Bengkulu dan 5 daerah tingkat ll yakni dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu utara, Rejang Lebong, Kepahiang dan Seluma. Hal ini lantaran menurut Tim Korsupgah KPK, 5 kabupaten/kota tersebut dinilai telah siap dibidang sarana prasarana serta sumber daya manusia (SDM) untuk menggunakan aplikasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. (Nu/RLSMC)

- Advertisement -

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.