Bappeda Provinsi Bengkulu Gelar Musrenbang
NusantaraTerkini.Com, – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Tahun Daerah (RKPD) 2019 dengan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Kamis (12/04/18).
Dalam Musrenbang itu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyampaikan, ekonomi kawasan atau ekonomi daerah akan maju apabila pelabuhannya bergerak. Baik itu pelabuhan darat maupun pelabuhan laut. Provinsi Bengkulu memiliki satu pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Pulau Bai. Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pulau Bai akan dijadikan sebagai pelabuhan yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Bengkulu memiliki 1 pelabuhan besar yaitu Pulau Bai. Berdasarkan rencana induk pengembangan pelabuhan Pelindo II, ini sudah ditetapkan menjadi satu Final Project Nasional. Untuk dijadikan pelabuhan yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimana Pelabuhan Pulau Bai memiliki lahan pendukung 1.200 hektar dengan status lahan di bawah BUMN Pelindo dan langsung terintegrasi dengan kawasan pelabuhan,” ungkap Rohidin.
Jika tidak ada perubahan pada awal bulan Mei, sambung Rohidin, Presiden akan melaunching atas ketetapan dan finalisasi Pelabuhan Pulau Bai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Terkait dengan itu, mudah – mudahan awal Mei kalau tidak ada perubahan, Bapak Presiden akan melaunching atas ketetapan dan finalisasi atas sudi kelayakan yang diusulkan oleh pihak Pelindo, untuk menetapkan bahwa kawasan Pelabuhan Pulau Bai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pulau Bai adalah infrastruktur strategis Bengkulu,” sambungnya.
Rohidin juga sangat berharap dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas agar seluruh pemangku kepentingan bisa benar – benar menyatu. “Dengan Musrenbang ini saya berharap betul dari seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Bengkulu bagaimana nanti kita musyawarah benar – benar menyatu agar floating anggaran APBD provinsi Bengkulu betul – betul terarah dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas itu,” pungkasnya.
Sementara dijelaskan oleh Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Noni Yulesti mengenai tujuan dari dilaksanakannya Musrebang sebagai Harmonisasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah Kabupaten / Kota, serta untuk Mendapatkan masukkan dari seluruh stakeholder sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD 2019. (Nindri/Cw2)
